Surabaya, Beritaglobalnews.com – Suasana di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mendadak gempar setelah seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial SN ditemukan meninggal dunia di ruang detensi, Kamis pagi (14/05/2026).
Ironisnya, pria tersebut ditemukan tewas hanya tiga hari sebelum jadwal deportasinya ke negara asal.
Jasad SN pertama kali ditemukan sekitar pukul 07.50 WIB saat petugas melakukan pemeriksaan rutin di ruang detensi.
Peristiwa itu langsung menyita perhatian publik, mengingat SN tengah menjalani proses Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) akibat pelanggaran izin tinggal di Indonesia.
Berdasarkan data keimigrasian, SN diketahui telah mengalami overstay selama 248 hari. Atas pelanggaran tersebut, ia dikenakan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ditempatkan di ruang detensi sambil menunggu proses deportasi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Mei 2026.
Kasus yang membawa SN ke proses keimigrasian bermula dari laporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sidoarjo terkait dugaan persoalan keluarga serta pemenuhan hak anak. Setelah menjalani pemeriksaan pada 6 Mei 2026, pihak Imigrasi kemudian memutuskan menempatkan SN dalam ruang detensi sebagai bagian dari proses administrasi keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menegaskan pihaknya bersikap terbuka terhadap insiden tersebut. Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting agar proses penyelidikan berjalan objektif dan akuntabel.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Kami juga melakukan evaluasi internal terhadap prosedur pengamanan ruang detensi,” ujarnya.
Saat ini pihak Imigrasi Surabaya masih berkoordinasi intensif dengan aparat kepolisian, yakni Polresta Sidoarjo dan Polsek Sedati, untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab dan kronologi kematian SN. Selain itu, koordinasi dengan Konsulat Kehormatan India di Surabaya juga terus dilakukan sebagai bagian dari penanganan administrasi dan diplomasi lintas negara.
Peristiwa ini menjadi sorotan serius sekaligus pengingat bahwa pengawasan terhadap ruang detensi imigrasi tidak cukup hanya berorientasi pada aspek pengamanan fisik semata.
Pemantauan kondisi psikologis dan kesehatan para deteni juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Catatan Redaksi
Edi selaku Pimpinan Redaksi Beritaglobalnews.com menilai peristiwa meninggalnya seorang WNA di ruang detensi imigrasi bukan perkara yang dapat dipandang sebagai insiden biasa. Menurutnya, ketika seseorang sudah berada di dalam ruang pengawasan negara, maka tanggung jawab atas keselamatan dan kondisinya juga berada dalam kendali institusi yang melakukan pengawasan tersebut.
“Publik tentu akan bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang sedang berada dalam pengawasan ketat justru ditemukan meninggal dunia di ruang detensi? Ini bukan sekadar persoalan prosedur administrasi keimigrasian, tetapi menyangkut tanggung jawab pengawasan negara,” tegas Edi.
Edi menilai penggunaan istilah evaluasi internal tidak boleh berhenti sebatas pernyataan normatif untuk meredam perhatian publik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
“Jangan sampai setiap ada peristiwa serius, publik hanya disuguhi kalimat ‘masih didalami’ atau ‘akan dievaluasi’. Yang ditunggu masyarakat bukan sekadar narasi formal, tetapi hasil nyata berupa keterbukaan penyebab kematian, kronologi yang utuh, serta langkah konkret pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa ruang detensi tidak hanya dituntut memiliki pengamanan fisik yang ketat, tetapi juga sistem pemantauan terhadap kondisi psikologis dan kesehatan para deteni.
“Karena bagaimanapun, ketika seseorang sudah berada dalam pengawasan negara, hak atas keselamatan tetap melekat. Jangan sampai ada kesan bahwa pengawasan hanya hadir secara administratif, tetapi lemah dalam aspek kemanusiaan,” pungkasnya. (*Red)
