Kediri, Beritaglobalnews.com – Menindaklanjuti rangkaian pemberitaan investigasi sebelumnya terkait dugaan peredaran dan penimbunan semen yang diduga tidak layak pakai atau dikenal masyarakat sebagai “Semen Mati”, Pimpinan Redaksi Beritaglobalnews.com Edi secara resmi mengambil langkah hukum dengan membuat pengaduan masyarakat (Dumas) di Polres Kediri Kabupaten, Senin (26/05/2026).
Pengaduan tersebut telah diterima pihak kepolisian dan tercatat dalam Tanda Terima Dumas terkait dugaan tindak penimbunan dan peredaran semen yang diduga tidak layak pakai.
Langkah pelaporan dilakukan setelah tim investigasi Beritaglobalnews.com menerbitkan beberapa hasil penelusuran lapangan terkait dugaan aktivitas penyimpanan semen dalam jumlah besar di gudang Jalan Patimura No. 28, Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang diduga berkaitan dengan peredaran semen dengan harga jauh di bawah harga pasar.
Dalam penelusuran sebelumnya, muncul sejumlah nama dalam rangkaian informasi yang dihimpun tim investigasi. Di antaranya berinisial AI yang disebut dalam beberapa keterangan berkaitan dengan aktivitas distribusi semen, serta RZL yang disebut sebagai pihak marketing atau pihak yang diduga mengetahui proses pengeluaran barang dari gudang tersebut.
Namun dalam perkembangannya, tim investigasi menemukan adanya sejumlah keterangan yang dinilai berubah dan memunculkan pertanyaan baru. Mulai dari pengakuan awal yang menyebut tidak mengenal pemilik gudang, hingga kemudian muncul keterangan lain terkait mekanisme pengeluaran barang melalui pihak tertentu.
Atas dasar itu, Edi Pimpinan Redaksi Beritaglobalnews.com menilai persoalan tersebut perlu diuji melalui proses hukum agar tidak berhenti sebatas dugaan dan opini.
“Kami tidak ingin menjadi hakim. Karena itu kami memilih jalur hukum agar seluruh fakta diuji secara objektif, terbuka, dan tidak menjadi fitnah,” ujar Edi Pimpinan Redaksi Beritaglobalnews.com.
Namun di luar dugaan penimbunan dan distribusi, muncul sorotan lain yang ikut menjadi perhatian publik, yakni terseretnya nama besar Semen Gresik.
Secara opini, publik berhak mempertanyakan: bagaimana sebuah produk dengan nama besar dan kepercayaan tinggi bisa ikut muncul dalam pusaran dugaan peredaran semen murah yang kualitasnya dipersoalkan?
Jika benar produk tersebut berasal dari jalur resmi, maka pengawasan distribusi menjadi pertanyaan. Namun jika ternyata berasal dari jalur yang tidak semestinya, muncul pertanyaan lebih besar: apakah ada celah pengawasan yang membuat nama besar perusahaan ikut terseret?
Nama besar perusahaan dibangun bertahun-tahun melalui kualitas dan kepercayaan.
Karena itu, jika produk dengan identitas merek tertentu diduga beredar dalam kondisi dipersoalkan masyarakat, dampaknya tidak hanya soal transaksi, tetapi juga dapat menyentuh aspek kepercayaan publik.
Selain itu, dari sisi hukum, apabila hasil penyelidikan nantinya menemukan adanya unsur barang yang diperdagangkan tidak sesuai mutu atau kondisi sebenarnya, maka dapat dilakukan pendalaman terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya:
• Pasal 8 ayat (1) huruf a:
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.
• Pasal 8 ayat (1) huruf d:
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai mutu, kondisi, atau keadaan sebenarnya.
Adapun sanksinya dapat merujuk Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar, apabila seluruh unsur terpenuhi.
Tidak hanya itu, jika penyelidikan nantinya menemukan adanya dugaan penguasaan, pengalihan, atau penggunaan barang yang bukan haknya secara melawan hukum, aparat penegak hukum juga dapat mendalami ketentuan penggelapan dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) sesuai unsur-unsur yang ditemukan penyidik.
Sementara apabila ditemukan unsur penipuan, misalnya terdapat dugaan informasi barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, maka penyidik dapat melakukan pendalaman terhadap ketentuan penipuan dalam KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan melihat unsur:
• Adanya perbuatan memperdaya atau menggunakan keterangan yang tidak sesuai keadaan sebenarnya;
• Adanya pihak yang menyerahkan uang atau barang;
• Timbul kerugian;
• Adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.
Namun seluruh pasal tersebut masih bersifat kajian awal dan belum merupakan kesimpulan hukum, karena pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Beritaglobalnews.com menegaskan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Kini publik menunggu langkah aparat penegak hukum. Karena bila dugaan tersebut benar, yang dipertaruhkan bukan sekadar transaksi semen, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi dan nama besar sebuah produk nasional.
