Mojokerto, Beritaglobalnews.com – Bertempat di Rumah Mega seperti Istana, Kembangbelor, Pacet, Mojokerto, Jumat pagi (7/11/2025), digelar kegiatan jumpa pers untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan keterlibatan Pondok Pesantren Amanatul Ummah dalam aktivitas pertambangan galian C.
Pendiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Syaifudin Chalim, yang juga ayah dari Bupati Mojokerto Gus Barra, menegaskan bahwa pesantren yang dipimpinnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan pertambangan sebagaimana ramai diberitakan.
Dalam keterangannya di Aula Serba Guna KH Abdul Chalim, Pacet, KH Asep menyampaikan bahwa pihaknya merasa sangat dirugikan dengan penggunaan nama “Amanatul Ummah” oleh sebuah koperasi di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, yang diduga terlibat aktivitas tambang.
“Pondok Pesantren Amanatul Ummah sama sekali tidak memiliki, tidak terlibat, dan tidak pernah melakukan kegiatan tambang di mana pun. Kami sangat dirugikan dengan pencatutan nama ini,” tegasnya.
KH Asep menjelaskan bahwa Ponpes Amanatul Ummah berdiri sejak 1998 dan mulai berkiprah di Mojokerto sejak 2006. Pesantren ini dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen mencetak manusia unggul, berakhlakul karimah, serta berkontribusi bagi kemuliaan bangsa dan negara.
“Nama Amanatul Ummah sudah identik dengan pesantren kami. Karena itu, kami memberi peringatan keras kepada pihak koperasi yang menggunakan nama tersebut agar bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian moral bagi lembaga kami,” ujarnya.
KH Asep juga menegaskan visi besarnya, yakni terwujudnya manusia unggul, utuh, dan berakhlakul karimah demi kejayaan Islam dan bangsa Indonesia, menuju kesejahteraan serta tegaknya keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan klarifikasi ini, KH Asep berharap masyarakat tidak salah persepsi dan dapat membedakan antara Pesantren Amanatul Ummah dengan Koperasi Amanatul Ummah yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di wilayah Ngoro.
Sementara itu, Suliono, perwakilan LSM Mojokerto yang hadir mendampingi KH Asep, menyatakan bahwa masyarakat semakin jenuh dengan maraknya tambang galian C ilegal. Ia menyoroti praktik “tutup buka” tambang yang dinilai hanya mengelabui masyarakat.
LSM Mojokerto bersama sejumlah pihak sepakat membentuk Gerakan Tutup Tambang Ilegal (GTTI) sebagai bentuk dukungan nyata untuk Bupati Mojokerto, Gus Barra, dalam mewujudkan daerah yang adil, makmur, dan bebas tambang ilegal.
Suliono menegaskan bahwa GTTI akan turut bergerak di lapangan bersama Satpol PP, Polres, TNI, dan instansi terkait untuk menutup tambang ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak membayar pajak maupun retribusi.
Di akhir acara, KH Asep kembali menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan keselamatan rakyat. Ia juga mengutip instruksi Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa tambang ilegal mengancam sumber daya alam.
“Indonesia harus adil, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya. (*Red)
