Jombang, Beritaglobalnews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026).
Kegiatan ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan tepat sasaran melalui pembaruan dan integrasi data kemiskinan secara nasional.
Sosialisasi bertema Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi tersebut dihadiri langsung Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Ia tiba sekitar pukul 15.30 WIB dan disambut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta pilar sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa mulai tahun 2025, data kemiskinan nasional dipusatkan dalam satu sistem yang dikelola BPS sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Data tersebut disajikan dalam bentuk peringkat desil 1 hingga 10 dan menjadi dasar penentuan intervensi program perlindungan sosial.
Ia menilai kebijakan ini penting untuk mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data sekaligus meningkatkan akurasi penerima bansos.
Pemerintah daerah, mulai dari tingkat RT/RW, desa, hingga kabupaten, memiliki peran strategis dalam melakukan pemutakhiran data secara faktual sebelum dikirimkan ke BPS untuk diperbarui setiap tiga bulan.
“Data kemiskinan bersifat sangat dinamis. Kondisi masyarakat bisa berubah dalam waktu singkat. Karena itu, pembaruan harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi salah sasaran yang berpotensi menjadi temuan di kemudian hari,” ujar Gus Ipul.
Selain melalui forum formal seperti Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat juga diberi ruang berpartisipasi aktif melalui mekanisme digital.
Warga dapat menyampaikan usulan maupun sanggahan data penerima bansos melalui Aplikasi Cek Bansos, layanan Command Center Kemensos di nomor 171 atau 021-171, serta WhatsApp Lapor Bansos di 08877 171 171.
Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang tahun 2025, hampir dua juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan agar program perlindungan sosial tetap adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungannya ke Jombang, Mensos juga meninjau Sekolah Rakyat (SR) serta berdialog dengan kepala sekolah dan siswa.
Ia menyampaikan bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Kabupaten Jombang, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sementara itu, Bupati Warsubi menyatakan komitmen Kabupaten Jombang untuk mendukung penuh implementasi DTSEN. Menurutnya, pemetaan berbasis desil akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan intervensi yang lebih terukur serta tepat sasaran.
“Kami siap memperkuat peran operator data desa dan seluruh pilar sosial agar data yang dikirim benar-benar faktual. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, program bansos di Kabupaten Jombang diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
(*Red)
