Jombang, Beritaglobalnews.com – Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan gizi nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan Zulkifli Hasan bersama Warsubi ke sejumlah sekolah di Kabupaten Jombang, Jumat (10/4/2026).
Peninjauan dilakukan di SMAN 2 Jombang dan MAN 1 Jombang untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Dalam keterangannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengakselerasi distribusi program MBG, khususnya ke lembaga pendidikan berbasis agama.
“Serapan di sekolah umum sudah mencapai sekitar 85 persen, sementara di madrasah baru sekitar 15 persen. Ini sedang kita percepat agar semua mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan dan Warsubi juga berdialog dengan para siswa serta meninjau langsung menu makanan yang disajikan. Hasilnya, menu dinilai telah memenuhi standar gizi seimbang, layak konsumsi, serta sesuai dengan selera pelajar.
Kehadiran program ini disambut antusias oleh para siswa karena membantu memenuhi kebutuhan konsumsi harian mereka, sekaligus mendukung konsentrasi belajar.
Pihak MAN 1 Jombang, yang baru pertama kali menerima program ini, berharap pemerintah dapat segera memperluas cakupan MBG ke seluruh madrasah.
Sementara itu, Warsubi menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Ia menilai pemenuhan gizi yang baik merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Dengan menu yang layak, lengkap, dan seimbang, kita optimistis kesehatan serta konsentrasi belajar anak-anak akan meningkat,” jelasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jombang.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia secara merata, khususnya di lingkungan pendidikan.
Melalui percepatan distribusi dan pengawasan langsung di lapangan, pemerintah berharap tidak ada lagi kesenjangan akses gizi antara sekolah umum dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan. (*Red)
